MAKALAH
PENDAPATAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN FISKAL
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Ekonomi
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Ekonomi
Dosen Pengampu ; Surahman,. M.E
DISUSUN
OLEH
·
NURUL
SHIDIK 15130092
INSITUT
AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN
MAULANA HASANUDIN
SERANG
BANTEN
2015-2016
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah
segala puji syukur selalu kami haturkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa
melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami
bisa menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini.
Makalah Eknomi
ini kami akan membahas tentang pertumbuhan
pendapatan nasional dan kebijakan fiskla. Dalam
penyusunan makalah ini kami menyadari masih jauh dari sempurna oleh karena itu,
kami tidak menutup diri dari para pembaca akan saran dan kritik yang sifatnya
membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penyusanan dimasa yang akan
datang.
Dan kami berharap semoga makalah ini bisa memberikan
suatu kemanfaatan bagi kami penyusun dan para pembaca semuanya, Ammiin
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR
BELAKANG
Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai
kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari
perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang
tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi
pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta
tingkat kemakmuran yang dicapai
Kebijakan
fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi
suatu Negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah,
kebijakan fiskal bebrbeda dengan kebijakan moneter yang bertujaun menstabilkan
perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumalah uang Yng beredar.
Intrumen utama kebijakan fisla adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat
dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi
variable-variabel
B. RUMUSAN MASALAH
1.
Pengertian pendapatan nasional
2.
Siklus aliran pendapatan
3.
Metode perhitungan pendapatan
4.
Definisi dan pengertian kebijakan fiskal
5.
Pengaruh pajak
6.
Efektivitas kebijakan fiskal
BAB II
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN PENDAPATAN NASIOANAL
Pendapatan
nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam
suatu negara. Pengertian berbeda dituliskan dengan huruf besar P dan N, dimana
Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi
yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.
Salah
satu indicator telah terjadinya alokasi yang efesien secara makro adalah nilai output
nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Sebab
besarnya output nasional dapat menunjukan beberapa hal penting dalam sebuah
perekonomian.
Itulah
sebabnya perhitungan output nasioanal, yang lebih dikenal sebagai pendapatan
nasiaonal, yaitu merupakan pokok pembahasan awal dalam teori ekonomi makro.
Istilah yang paling sering dipakai untuk pendapatan nasional adalah Produk
Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP)
Dari
pengertian di atas dapat disimpulkan pendapatan nasional merupakan jumlah
seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam
suatu negara selama satu tahun.
B.
SIKLUS ALIRAN
PENDAPATAN (CIRCULAR FLOW)
Siklus aliran pendapatan seperti ditunjukan oleh
diagram dibawah ini adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi
antara pelaku ekonomi manghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai
pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan (utility) masing-masing
pelaku ekonomi.
Diagram Circular Flow Of Econmic
Activity[1]
Model Circular Folw membagi
perekonomiannya menjadi empat sector :
1.
Sector rumah tangga Households
Sector, yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik.
2.
Sector perusahaan firms sector, yang
terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa.
3.
Sector pemerintah government sector, yang
memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan.
4.
Sector luar negeri foreign sector,
yaitu sector perekonomian dunia, dimana perekomonian melakukan transaksi ekspor-impor.
Uraian diatas berdasarkan asumsi bahwa tingkat harga
ditentukan lewat mekanisme pasar. Untuk analisis ekonomis makro, pasar-pasar
yang begitu banyak dikelompokan menjadi tiga pasar utama (three basic
markets)[2].
1.
PASAR BARANG DAN JASA (Goods And
Services Market)
Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan
penawaran barang dan jasa. Dalam perekonomian tertutup, permintaan utamanya
berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Permintaan tersebut umumnya
merupakan permintaan barang dan jasa akhir. Penawaran barang dan jasa berasal
dari sektor perusahaan.
2.
PASAR TENAGA KERJA (Labour Market)
Pasar tenaga kerja adalah interaksi antara permintaan dan penawaran
tenaga kerja. Dalam perekonomian tertutup, penawaran tenaga kerja berasal dari
sektor rumah tangga. Sedangkan permintaannya berasal dari sektor perusahaan dan
sektor pemerintah. Dalam perekonomian terbuka, penawaran dan permintaan tenaga
kerja dapat berasal dari sektor luar negeri. Misalnya penawaran tenaga kerja
untuk buru-buru perkebunan kelapa di malasyia bersal dari indonesia.
3.
PASAR UANG DAN MODAL (Money and
Capital Market)
Pasar uang
dan pasar modal adalah interaksi antara permintaan uang dengan penawaran
uang. Adapun yang diperjual belikan bukanlah fisik uang, melainkan hak
penggunaan uang (misalnya dalam bentuk deposito berjangka). Sebagai balas
jasa atas kesediaan menunda penggunaan (hak) uangnya, individu mendapatkan
bunga deposito. Permintaan akan uang berasal dari pihak-pihak yang
membutuhkan uang untuk berbagai alasan.
Jika hak
penggunaan uang yang diperjual belikan adalah setahun atau kurang dari setahun,
maka pasar tersebut termasuk dalam kategori pasar uang. Namun jika
hak penggunaan uang yang diperjualbelikan lebih dari setahun, maka pasar
tersebut masuk dalam kategori pasar modal.
C. METODE
PERHITUNGAN PENDAPATAN
Ada tiga
cara perhitungan pendapatan nasional, yaitu metode output (outpur approach),
metode pendapatan (income approach), dan metode pengeluaran (expenditure
approach). Masing-masing metode (pendekatan) melihat pendapatan nasional dari
sudut pandang yang berbeda, tetapi hasilnya saling melengkapi
a. Metode Output Atau Metode Produksi.
Menurut
metode ini, PDB adalah total produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian.
Cara perhitungannya dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian
menjadi beberapa sector produksi. Jumlah output masing-masing sector merupakan
jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output
yang dihasilkan suatu sector perekonomian berasal dari output sector lain. Atau
bisa juga merupakan input bagi sector ekonomi yang lain. Dengan kata lain, jika
tidak berhati-hati akan terjadi perhitungan ganda (double counting) atau bahkan
(multiple counting). Akibatnya angka PDB bisa menggelambung beberapa kali
lipatdari angka yang sebenarnya. Untuk menghindari hal yang diatas, maka dalam
perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah
masing-masing sector. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai
output dengan nilai input antara.
RUMUS;
NT = NO –
NI
Dimana;
NT = nilai tambah
NO = nilai output
NI = nilai input antara
Dengan
demikian, bisa dikatakan, PDB = jumlah total dari nilai tambah masing-masing
sector produksi.
Tabel contoh sederhana penghitungan PDB :
|
Sektor Produksi
|
Nilai Input
|
Nilai Output
|
Nilai Tambah
|
PDB
|
|
Pertanian kapas
Pabrik benang
Pabrik tekstil
Industri garmen
Perdagangan pakaian
|
0
300
400
600
800
|
300
400
600
800
1.000
|
300
100
200
200
200
|
1.000
|
PDB =
300+100+200+200+200 = 1.000
b. Metode
Pendapatan (Income Approach)
Metode pendapatan memandang nilai output
perekonomian sebagai nilai total balas jasa atau fakor produksi yang digunakan
dalam proses produksi. Dan table dibawah ini menunjukan bahwa untuk memproduksi
output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, barang modal, dan uang. Jumlah
tenaga kerja, baramg modal, dan uang yang banyak tidak akan menghasilkan
apa-apa jika tidak ada kemampuan entrepreneur. Kemampuan entrepreneur ini
adalah kemampuan dan keberanian mengombinasikan tenaga kerja, barang modal, dan
uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam
kehidupan sehari-hari mereka yang memiliki kemampuan entrepreneur ini dikenal
sebagai pengusaha.
Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah
atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilikan uang atau
asset financial adalah pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah
pendapatan keuntungan. Total balas jasa atas seluruh factor produksi disebut
Pendapatan Nasional (PN).
Rumus;
PN = Upah+Pendapatan Bunga+Pendapatan Sewa+Keuntungan
Di
Indonesia, perhitungan Pendapatan Nasional jarang dipublikasikan.
Oleh karena
itu contoh metode ini diambil dari perekonomian Amerika Serikat.
Tabel
contoh Pendapatan Nasional Amerika Serikat tahun 1994
(dalam US$
Milliar) :
|
Pendapatan
upah/gaji
Pendapatan
non gaji
Keuntungan
perusahaan
Pendapatan
bunga netto
Pendapatan
sewa
|
4.004,6
473,7
542,7
409,7
27,7
|
|
Pendapatan
Nasional
|
5.458,4
|
c. Metode Pengeluaran (Expenditure Approach)
Menurut metode pengeluaran, PDB merupakan nilai total pengeluaran
dalam perekonomian selama periode tertentu. Pengeluaran tersebut mencakup
:
·
Konsumsi
rumah tangga;
·
Konsumsi
pemerintah;
·
Pengeluaran
investasi;
·
Ekspor
neto.
Pengeluaran sector rumah tangga berupa konsumsi akhir,
baik barang maupun jasa. Konsumsi pemerintah berupa
pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa
akhir. Pengeluaran pemerintah berupa tunjangan social tidak termasuk
dalam perhitungan konsumsi pemerintah. PMTDB (Pembentukan Modal
Tetap Domestik Bruto) merupakan pengeluaran sector dunia usaha. Termasuk
dalam PMTDB adalah perubahan stok untuk barang jadi maupun barang setengah
jadi. Ekspor netto adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor.
Penghitungan PDB menurut metode pengeluaran sebagai
berikut :
PDB = C + G + I +
(X-M)
C = Konsumsi
Rumah Tangga
G = Konsumsi/pengeluaran
Pemerintah
I = PMTD (
Pembentukan Modal Tetap Domestic )
X = Ekspor
M = Impor
Tabel contoh Produk Domestik Bruto Indonesia tahun
1996 (dalam milliard rupiah) :
|
Konsumsi rumah tangga
Konsumsi pemerintah
PMTDB
Ekspor barang dan jasa
Import barang dan jasa
|
308.469
40.695
172.777
138.675
- 131.660
|
|
Total PDB
|
528.956
|
Perhitungan
Pendapatan Nasional :
PDB Harga
Berlaku dan Harga Konstan
Nilai PDB (Produk Domestik Bruto) merupakan hasil
perkalian antara harga barang yang diproduksi dan jumlahnya. Nilai PDB
yang lebih besar tidak berarti pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, dan tidak
berarti pula output (barang dan jasa) yang dihasilkan lebih banyak. Hal demikian
disebabkan oleh perbedaan harga akibat dari inflasi. Contoh kasus bahwa
besar PDB tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu
negara diilustrasikan dalam table di bawah ini[3] :
|
TAHUN
|
PDB
(RUPIAH)
|
HARGA
BARANG/JASA (RUPIAH)
|
JUMLAH
|
|
2000
|
100.000
|
100
|
1.000
|
|
2001
|
110.000
|
110
|
Kelemahan penghitungan PDB menggunakan harga berlaku
(PDB nominal) dapat diatasi dengan penghitungan berdasar harga konstan,
sehingga dapat dihitung PDB riil. Harga konstan merupakan harga
barang/jasa yang berlaku pada tahun dimana perekonomian dinilai baik dan
dijadikan harga untuk barang/jasa dalam perhitungan PDB untuk tahun-tahun yang
lain.
Jika perekonomian tahun 2000 diasumsikan baik, dan
harga barang/jasa pada tahun 2000 dijadikan patokan harga (harga konstan), maka
PDB riil untuk tahun 2001 dapat dihitung dengan cara :
PDB riil
2001
= 110.000 : (110 : 100)
= 110.000 : (110 : 100)
= 110.000 :
1,1
=
100.000
(jelaslah bahwa PDB riil 2001 memang sama dengan PDB tahun 2000). Note : angka 110 : 100 disebut juga sebagai angka deflator, umumnya ditulis dalam bentuk prosentase (%).
(jelaslah bahwa PDB riil 2001 memang sama dengan PDB tahun 2000). Note : angka 110 : 100 disebut juga sebagai angka deflator, umumnya ditulis dalam bentuk prosentase (%).
Dari data
di atas, bisa juga dihitung tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonominya
dengan cara :
Inflasi
2001
= (110 : 100) – 1
= (110 : 100) – 1
= 1,1 – 1
= 0,1
atau 10%
Pertumbuhan
ekonomi 2001
= (PDB riil 2001 – PDB riil 2000) : PDB riil 2000
= (PDB riil 2001 – PDB riil 2000) : PDB riil 2000
= (100.000
– 100.000) : 100.000
= 0 (tidak
ada pertumbuhan ekonomi)
D. PENGERTIAN DAN DEFINISI KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiscal adalah kebijakan ekonomi
yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan prekonomian ke
kondisi yang lebih baik atau diingininkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan fiscal mempunyai tujuan yang sama percis
dengan kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka
dalam kebijakan fiscal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya.
Dalam buku teks teori ekonomi makro,
penerimaan pemerintah diasumsikan berasal dari pajak (tax), sehingga
notasi yang digunakan untuk penerimaan pemerintah adalah T. Sedangkan notaai
untuk pengeluaran pemerintah (government expenditure), seperti yang
telah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya, adalah G.
PAJAK
Dalam bagian ini kita akan memberikan
perhatian yang cukup besar tentang konsep pajak. Tujuannya adalah memperdalam
pemahaman tentang kebijakan fiscal dan pengaruhnya terhadap keseimbangan
perekonomian. Sebab, berebda dengan pengeluaran pemerintah yang dapat
diasumsikan otonomus, maka pajak tidaklah deminkan; Besarnya pajak yang
diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat
mempengaruhi pola laku produksi dan atau konsumsi.
Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan
sebagai pemindahan sumber daya yang ada disektor rumah tangga dan perusahaan
(dunia usaha) ke sector pemerintah
melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib member jasa langsung. Jika pungutan
pemerintah sifatnya memberikan balas jasa langsung, maka pungutan tersebut
disebut dengan retrebusi.
Dari definisinya, pajak yang nilainya
positif akan menyebabkan pendapatan riil makin rendah atau harga barang makin
mahal. Tetapi jika nilainya negative (subsidi), pajak akan meningkatkan
pendapatan riil atau menyebabkan harga output dan harga input menjadi lebih
murah.
Ada beberapa pengklasifikasian pajak yang
umumnya digunakan, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif serta pajak
langsung dan pajak tidak langsung.
· PAJAK OBJEKTIF
Pajak
objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktifitas ekonomi para wajib
pajak. Misalnya, pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan kepada mereka yang
membeli barang dan jasa kena pajak.
·
PAJAK SUBJEKTIF
Pajak
subjektif adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak.
Biasanya bila kemampuan wajib pajak makin besar, beban pajaknya makin besar.
Salah satu indicator yang digunakan adalah pendapatan.
·
PAJAK
LANGSUNG
Pajak
langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib
pajak yang lain (no tax incidence). Jadi pembayar pajak langsung adalah
pembayar pajak terakhir (last tax payer). Dan pajak langsung mempunyai
kesamaan dengan pajak subjektif, umumnya pajak langsung adalah pajak subjektif.
·
PAJAK TIDAK
LANGSUNG
Pajak tidak
langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada wajib pajak yang
lain (tax incidence). Pajak ini disebut pajak tidak langsung, sebab jika
yang dikenakan pajak adalah produsen, maka produsen dapat menggeser sebagian
atau seluruh beban pajaknya kepada konsumen. Ataupun sebaliknya. Dimana inti
pembahasannya adalah besarnya beban pajak yang dapat digeser oleh konsumen atau
produsen sangat ditentukan oleh elastisitas pemerintah dan penawaran.
Ada dua jenis tariff pajak yang terkenal
adalah pajak nominal dan pajak persentase.
· PAJAK NOMINAL
Pajak
nominal adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal
tertentu. Notasi untuk pajak nominal adalah T (huruf besar). Misalnya, bila
pengguna pajak pendapatan sebesar 50, maka ditulis T=50.
· PAJAK PERSENTASE\
Pada pajak
persentase, beban pajaknya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari
besar pengenaan pajak. Notasi untuk pajak persentase adalah t (huruf kecil).
Pajak persentase dapat dibedakan menjadi pajak proporsional, progresif dan
regresif.
-
Pajak proporsional, tarif
persentasenya tetap. Misalnya pajak penghasilan dikatakan proporsional bila
berapapun besarnya penghasilan, tarif pajaknya 20%
-
Pajak
progresif, tarifnya makin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya
makin tinggi. Pajak penghasilan dikatakan progresif bila tarifnya makin tinggi
pada saat pendapatan meningkat.
-
Pajak
regresif, adalah kebalikan dari pajak progresif; tarif pajak
justru makin rendah pada saat penghasilan meningkat.
E. PENGARUH PAJAK
Dengan
tetap mempertahankan asumsi bahwa pengeluaran Investasi (I) dan pengeluaran
konsumsi (G) bersifat otonomus, maka pajak akan mempengaruhi pengeluaran
konsumsi melalui pengaruhnya terhadap fungsi konsumsi. Pengaruh pajak yang
dibahas di makalah ini hanya pada pajak nominal dan pajak proporsional.
PAJAK
NOMINAL
Pajak
nominal, pertama mempengaruhi pendapatan diposabel. Jika pendapatan adalah Y
dan pajak nominal adalah T, maka pendapatan diposabel;
Yd = Y- T
fungsi konsumsi menurut model Keynes adalah;
C = C0 + bYd
Dengan
adanya pajak nominal, maka Yd =Y – T, sehingga fungsi konsumsi
menjadi;
C = C0 + bYd
= C0 +
b(Y-T)
= C0 + bY - bT
= C0 – bT + bY
Dari
persamaan diatas terlihat bahwa pajak nominal tidak mengubah nilai MPC. Artinya
pajak nominal tidak mengubah sensitivitas konsumsi akibat perubahan pendapatan.
Yang berubah adalah konsumsi otonomus, dimana pajak nominal menyebabkan
konsumsi otonomus menjadi lebih kecil sebesar bT.
PAJAK
PROPORSIONAL
Jika pajak
penghasilan yang dikenakan adalah proporsional (t), maka pendapatan disposebel
menjadi ;
Yd
= Y – tY = Y(1-t)
Akibatnya
fungsi konsumsi berubah menjadi;
C = C0 + bYd = C0
+ b{Y(1-t)}
= C0 + bY – btY = C0
+ (b-bt)Y
Ternyata
pajak proporsional menyebabkan MPC menjadi (b-bt) atau lebih kecil sebesar bt,
sedangkan konsumsi otonomus tetap.
F. EFEKTIFITAS KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiscal dikatakan efektif bila
mampu mengubah tingkat bunga (t) dan atau output sesuai dengan yang
diinginkan pemerintah. Pengaruh kebijakan fiscal terhadap output
keseimbangan, pertama-tama terjadi melalui pengaruhnya terhadap keseimbangan
pasar barang dan jasa. Efektifitas kebijakan fiscal terhadap output dan tingkat
harga bunga diantaranya meliputi;
·
Keseimbangan
Pasar Barang Dan Jasa
·
Ekspansif
Terhadap Inflasi
·
Slope Kurva
IS dan LM
BAB III
KESIMPULAN
KESIMPULAN
·
Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai
nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan
yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang
dan jasa dalam suatu tahun tertentu.
·
Dalam
siklus aliran pendataan model cilcular flow membagi perekonomiannya menjadi
empat sector ;
Sektor
rumah tangga
Sector
pemerintah
Sector
perusahaan
Sector luar
negeri
·
Ada tiga
cara perhitungan pendapatan nasional, yaitu metode output (outpur approach),
metode pendapatan (income approach), dan metode pengeluaran (expenditure
approach). Masing-masing metode (pendekatan) melihat pendapatan nasional
dari sudut pandang yang berbeda
·
Kebijakan
fiscal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan
mengarahkan prekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diingininkan dengan
cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan
fiscal mempunyai tujuan yang sama percis dengan kebijakan moneter pemerintah
mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam kebijakan fiscal pemerintah
mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya.
DAFTAR
PUSTAKA
·
Rahardja,
Prathama dan Manarung, Mandala. 2008. PENGANTAR ILMU EKONOMI EDISI TIGA.
Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
·
Salam Setiwan, http://setiawanslm.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-pendapatan-nasional-dan_15.html
[1] https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjotFNWcYOz8EFGkWWx-OFcEJsCNUmrT3rDipjf-wWAQU0avBv1wyYT2R_ldAP3KabpTG395RNNdGecrXpdp8otoyiMeDjUnMGkwxuNHWXSFQqc7Vi3s4xM-_ub-x-I_xtHO99cl1iMG4M/s1600/diagram.JPG
[2] Setiwan Salam, http://setiawanslm.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-pendapatan-nasional-dan_15.html
TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG, SEMOGA BERMANFAAT DAN MOHON MAAF JIKA ISI MAKALAH KURANG LENGKAP.
